JALURNEWS.COM, Makassar – Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto bersama Kadiv Administrasi Sirajuddin, Kadiv Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kadiv Keimigrasian Dody Karnida dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto mengikuti pelaksanaan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui aplikasi Zoom Meeting di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel, Selasa (26/01/2021).
Acara yang bertemakan “Kumham Lebih PASTI” ini dimulai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD. Piagam ini ditandatangani oleh Menkumham RI Yasonna H Laoly, dan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, serta Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty. Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 ini merupakan suatu komitmen yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham di Indonesia.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurutnya, pencapaian kinerja Kemenkumham di Tahun 2020 sangat membanggakan.
Kanwil Kemenkumham Sulsel
“Ada 72 Satker yang berhasil raih WBK dan 11 Satker yang meraih WBBM di Kemenkumham. Saya harap Kemenkumham terus melakukan perbaikan sistem agar tak ada lagi tindak korupsi,” ungkap Firli.
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi terkait visi dan misi birokrasi.
“Presiden Jokowi mengarahkan kita untuk mempercepat pelayanan masyarakat, mempercepat proses perizinan baik di Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah hingga tingkat Desa, serta untuk ASN khususnya pimpinan harus berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat,” papar Tjahjo.
Tjahjo memberikan apresiasi kepada Kemenkumham atas komitmennya mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Pada tahun 2020 ada 83 satker di Kemenkumham yang mendapat predikat WBK/WBBM. Sebelumnya di tahun 2018 hanya ada 10 satker dan di tahun 2019 meningkat menjadi 14 satker.
“Selamat atas keberhasilannya menjadi role model terbaik tahun 2020. Bangun terus birokrasi yang simple, smart, dan inovatif dalam rangka menuju WBK/WBBM,” imbuh Tjahjo.
Dalam kesempatan ini, Menkumham Yasonna mengingatkan bahwa seluruh jajaran telah menyepakati target kinerja yang menjadi alat kendali manajemen di Kemenkumham. Di dalam target kinerja tersebut telah termaktub target dan indikator keberhasilan secara jelas dan terukur. Target kinerja tersebut juga sejalan dengan sasaran pembangunan bidang Kumham dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Di akhir tahun 2020 jajaran Pimpinan Tinggi telah menandatangani perjanjian kinerjanya dengan saya, dimana perjanjian tersebut menjadi dasar bagi para pimpinan tinggi untuk mengarahkan sumber daya dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal dan berdampak bagi pemerintah, negara, dan masyarakat,” jelas Yasonna.
Yasonna mengajak seluruh jajaran di Kemenkumham untuk bertanggung jawab menciptakan zona integritas di lingkungan kerja masing-masing.
“Jangan pernah berpuas diri. Saya harap tahun depan capaian WBK/WBBM lebih meningkat. Jika Rutan atau Lapas bisa raih WBK dan Imigrasi bisa raih WBBM, saya yakin unit lain pasti bisa mewujudkannya,” tutup Yasonna.
Pada Tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Sulsel berhasil raih penghargaan dari Kemenpan-RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Predikat WBK juga diterima oleh Rutan Pangkajene, dan Bapas watampone . Selain itu ada satker dibawah Kanwil yang memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) yakni Kantor imigrasi Kelas 1 TPI Makassar.
Tahun 2019 lalu, Empat Satker juga mendapat WBK yakni Kantor Imigrasi Makassar dan Parepare, Lapas Watampone serta Rutan Pinrang. Tahun ini Lapas watampone, Rutan Pinrang dan Kanim Parepare belum berhasil meraih WBBM. Hanya kanim Makassar yang berhasil.
Dalam acara ini pula, Yasonna memberikan Piagam Penghargaan kepada Kementerian atau Lembaga lain yang mendukung Dirjen Imigrasi, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Badan Intelijen Negara, KPK RI, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Strategis TNI, dan Ombudsman RI.
Penulis : A/T
