Ara Cantika

JALURNEWS.COM, Jakarta -Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 dengan kualifikasi Badan Publik Informatif untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang diumumkan secara virtual pada Rabu, (25/11/2020).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin dan diterima oleh Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto didampingi oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, selaku Atasan PPID BP Batam, dan Kepala Kantor Perwakilan BP Batam, Purnomo Andiantono.

Komisi Informasi RI selama kurang lebih tiga bulan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) bersama Wakil Presiden mengumumkan hasil Monev dan memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.

JALURNEWS.COM, Batam – BNNP Kepri musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat bruto 36.651,42 gram dari 2 (dua) laporan kasus dengan 4 (empat) orang tersangka.

Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol Richard Nainggolan mengatakan, pemusnahan barang bukti ini atas dua laporan kasus yang diterima.

“Kasus yang pertama, pada Selasa (10/11/2020) petugas melakukan penangkapan terhadap seorang nelayan berinisial S (49) dan seorang buruh bangunan berinisial A (46) di Batu Besar Nongsa,” ujar Kepala BNNP Kepri didampingi oleh Kabid Berantas BNNP Kepri Kombes Pol Arief Bastari pada Rabu (25/11/2020).

JALURNEWS.COM, Kota Metro – Wali Kota Metro Achmad Pairin mengikuti Video conference dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Serta Dana Desa (TKDD) tahun 2021 pada hari Rabu, 25-11-2020.

Penyerahan dilaksanakan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan 8 Kementerian/Lembaga. 

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyerahkan DIPA dan Dana Alokasi untuk Daerah dan Dana Desa kepada seluruh Kepala Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Kepala LPNK, dan kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia. Adapun 8 Kementrian yang menerima DIPA diantaranya Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Sosial, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Pertahanan 

JALURNEWS.COM, Buenos Aires – Legenda sepakbola Diego Armando Maradona meninggal dunia pada Rabu (25/11/2020) pada usia 60 tahun akibat serangan jantung.

Jenazah si tangan Tuhan kini disemayamkan di istana kepresidenan, Buenos Aires.

Kepresidenan mengumumkan jenazah Maradona akan disemayamkan di istana presiden di Buenos Aires selama tiga hari. Tiga hari itu sekaligus menjadi hari berkabung nasional. Dilansir dari AFP, Kamis (26/11/2020)

JALURNEWS.COM, Batam – Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum mendorong Praja Muda Karana (Pramuka) di Batam terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kursus pembina Pramuka mahir tingkat dasar yang ditaja Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Batam di Bumi Perkemahan Ali Kelana, Rabu (25/11/2020). Pada kesempatan tersebut, Syamsul juga menyerahkan masker bagi anggota Pramuka.

“Ada namanya organisation learning. Organisasi yang terus hidup adalah organisasi yang terus belajar. Dia (organisasi) harus dinamis dan inovatif,” kata Syamsul.

JALURNEWS.COM, Batam – Untuk menjaga kelancaran proyek strategis nasional yang sedang dan akan dijalankan Pertamina, Pertamina membangun kolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Kolaborasi strategis ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Penandatangan MoU ini juga dihadiri para General Manager Pertamina dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia. Hadir juga Dewan Komisaris Pertamina serta perwakilan dari Kementerian BUMN RI.

JALURNEWS.COM, Jakarta, Penangkapan Edhy Prabowo bisa jadi hal yang sangat mudah bagi KPK, karena korupsinya tidak canggih. Cuma jualan kuota, penunjukan langsung perusahaan ekspor dan pinjam nama orang lain. Persis seperti gaya pejabat Orde Baru.

Duduk Perkara Kasus Kasus ini berawal ketika Edhy menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (due diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada 14 Mei 2020. Ia menunjuk dua staf khususnya, Andreau dan Safri, sebagai ketua dan wakil ketua pelaksana tim.

Mereka ditugaskan memeriksa kelengkapan administrasi yang akan diajukan calon eksportir benur. Di Era Edhy kebijakan ekspor benur alias benih lobster dilegalisasi, setelah pada era Susi Pudjiastuti dilarang karena dianggap lebih banyak ruginya.

JALURNEWS.COM, Jakarta, Sejak ekspor benih lobster dibuka, KPK mengendus berbagai modus dugaan korupsi. Namun siapa sangka pola belanja barang mewah menjadi pintu pembuka.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebutkan uang belanja itu Edhy berasal dari rekening dua pemilik perusahaan forwarder ekspor benih lobster PT ACK, ABT dan AMR.

PT ACK sendiri menampung uang yang diterima dari sejumlah perusahaan yang diloloskan untuk menjadi eksportir benur tersebut atas arahan Edhy Prabowo.

JALURNEWS.COM, Jakarta,Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut peritiwa dirinya ditangkap KPK sebagai kecelakaan.

“Ini adalah kecelakaan dan saya bertanggung jawab,”kata Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Rabu malam (25/11).

Ia siap menghadapi proses hukum yang berjalan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap ekspor benih lobster oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JALURNEWS.COM, Jakarta- Menghindari kekosongan pemimpin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut Binsar Panjaitan menjadi ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), pengganti sementara Menteri Edhy Prabowo. Edhy diganti setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi ekspor benih lobster (benur).

Penunjukan Luhut sebagai ad interim Menteri KKP tertuang dalam surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara Pratikno, seperti dikutip Antara.

“Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim,” ujar Humas Kemenko Maritim dan Investasi, Rabu (25/11) malam.