JALURNEWS.COM, Kepri – Gubernur H Ansar Ahmad terus mendorong percepatan izin investasi untuk segera memulihkan ekonomi. Salah satu langkah yang digesa untuk hal ini adalah pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.
“Karena tata ruang dan RZWP3K ini berkaitan dengan perizinan di PTSP, maka kita mesti bicarakan ini bersama supaya proses perizinan ini tidak terganggu. Karena kalau perizinan investasi terganggu maka ini akan menghambat proses percepatan pemulihan ekonomi,” ucap Gubernur Ansar saat memimpin rapat koordinasi integrasi RZWP3K ke RTRW Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Kamis, (6/5).
Dari Laporan yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Mariyani Ekowati, bahwa ada perintah dari pemerintah pusat untuk mengintegrasikan Ranperda RZWP3K dengan Ranperda RTRW Provinsi Kepri. Adapun dasar dari pengintegrasian ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja tersebut, telah lahir PP nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang terhadap dokumen perencanaan ruang laut, juga rencana tata ruang yang dilakukan dengan ketentuan RZWP3K diintegrasikan ke dalam tata ruang wilayah Provinsi,” jelas Eko Mariyani.
Disebutkan pula bahwa Presiden Jokowi menginginkan tidak adanya perbedaan antara kebijakan di darat maupun di laut. Maka dari keinginan Presiden Jokowi itulah Pemerintah mengeluarkan PP nomor 21 Tahun 2021 supaya persamaan kebijakan tersebut dapat diwujudkan.
Terkait dengan rencana integrasi ini maka Gubernur Ansar sebagai wakil dari Pemerintah Pusat segera mengirim surat asistensi atau perbantuan terhadap mekanisme integrasi ini kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Gubernur Ansar juga meminta kepada DKP dan ATR/BPN untuk menyisir segala permasalahan terkait wilayah kelautan di Kepri sehingga dalam asistensi pemerintah pusat nanti pengintegrasian ini bisa berjalan dengan cepat.
“Sisir dahulu permasalahan kita disini, kita ini wilayahnya sebagian besar laut. Apakah darat yang menyesuaikan dengan laut, atau laut kita yang menyesuaikan dengan darat, kita inventarisir betul poin di Provinsi Kepri ini,” kata Gubernur Ansar.
Pengintegrasian RZWP3K dan RTRW ini didorong oleh Gubernur Ansar supaya segera diselesaikan. Menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam setiap rapat koordinasi dengan kepala daerah bahwa percepatan segala sesuatu yang berkaitan dengan izin investasi harus cepat tertuntaskan.
“Karena ini berkaitan dengan percepatan kemudahan investasi dan pemulihan ekonomi, banyak investasi yang akan dikembangkan tahun ini tapi terhambat oleh proses integrasi ini, jadi marilah kita semua fokus kesini,” himbaunya.
Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Barenlitbang, Andri Rizal, Kepala Dinas ESDM, Hendri Kurniadi, Kepala Dinas LHK, Hendri, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Agus Soekarno, Kepala Dinas PUPR, Abu Bakar, dan Staf Khusus Gubernur, Sarafudin Aluan dan Suyono. (adv)
Sumber: humaskepri
