JALURNEWS.COM, Jakarta – Korban perampasan tanah siap adu data secara terbuka dengan pihak yang dilaporkan merampas tanah mereka.
jalur JAKARTA
-
-
JAKARTANASIONAL
Jasa Marga Imbau Pengguna Jalan Antisipasi Beberapa Titik Banjir
Editor: RedaksiEditor: RedaksiJALURNEWS.COM, Jakarta – Tengah Dilakukan Penanganan, Jasa Marga Imbau Pengguna Jalan Antisipasi Beberapa Titik Genangan di Jalan Tol Jasa Marga Group.
-
JALURNEWS.COM, Jakarta – Ketua Umum Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Jokowi, Aidil Fitri meminta pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Nasional (Barantan) Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Dubes Indonesia untuk Republik …
-
JAKARTANASIONAL
FKMTI Dukung Penuh Kapolri Tindak Tegas Beking Mafia Tanah
Editor: RedaksiEditor: RedaksiJALURNEWS.COM, Jakarta – Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mendukung penuh Kapolri yang akan menindak tegas beking mafia tanah tanpa pandang bulu.
-
JAKARTANASIONAL
Pakar Hukum: PN Bandung Harus Eksekusi Tanah di Desa Ciumbuleuit
Editor: RedaksiEditor: RedaksiJALURNEWS.COM, Jakarta – Pakar hukum Dr Efran Helmi Juni SH MHum mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat seharusnya melakukan tindakan eksekusi tanah pasca adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah …
-
JAKARTANASIONAL
Kapolri Instruksikan Jajarannya Tak Ragu Usut Tuntas Mafia Tanah
Editor: RedaksiEditor: RedaksiJALURNEWS.COM, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia.
-
JAKARTANASIONAL
Kemenpan-RB Berikan Penghargaan Predikat Pelayanan Prima ke 12 Polres, Ini Daftarnya
Editor: RedaksiEditor: RedaksiJALURNEWS.COM, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan penghargaan predikat pelayanan prima kepada 12 Polres di Indonesia. Reward itu diberikan lantaran terciptanya pelayanan publik yang baik.
-
JALURNEWS.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal Jokowi Centre, Imanta Ginting, membantah bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak pernah menggunakan buzzer sebagai alat anti kritik pemerintah.