JALURNEWS.COM, Bogor – Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.

“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Presiden.

JALURNEWS.COM, Jakarta – Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengingatkan media dan humas untuk menjaga kredibilitas dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

“Karena kalau tidak, maka nanti yang terjadi akan yang namanya, entah itu misinformasi, entah itu disinformasi, entah itu malainformasi. Kalau itu yang terjadi, maka bukan mencerdaskan yang didapat, tetapi pembodohan,” tutur Mohammad Nuh dalam webinar rangkaian acara Konvensi Nasional Humas (KNH) 2020 di Jakarta, Sabtu.

Dalam menjaga agar informasi yang disampaikan kredibel atau dapat dipercaya, ia menekankan humas harus menguasai substansi dan bukan sekadar menjadi corong penyebar informasi.

JALURNEWS.COM, Batam- Pejabat sementara Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Kota Batam di Aula Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (5/12/2020).

Syamsul berpesan MUKI Batam agar dapat ikut mengambil peran tercipta suasana yang kondusif di Kota Batam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk kelompok atau majelis agama-agama lain.

“Sedikit saja bergesek di kalangan elit, besar sekali di masyarakat,” kata dia.

JALURNEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi beruntun membuktikan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuat lembaga antirasuah itu melemah.

“OTT terjadi beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi UU KPK tidak membuat KPK lemah. Ini sekali lagi membuktikan mereka yang selalu berteriak-teriak di ruang publik bahwa dengan revisi UU KPK itu melumpuhkan atau membunuh KPK tidak benar,” kata Arsul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu 6/12/2020.

Banyaknya OTT atau tidaknya bukan dipengaruhi oleh Undang-Undang, tapi oleh sikap dan arah pemberantasan korupsi dari pimpinan KPK dan jajaran-nya.

MIMBARPUBLIK.COM, Kota Metro – Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai (GSABSW) Kota Metro secara resmi disahkan oleh Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi pada Sabtu, 05/12/2020.

Peresmian ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Metro, Forkopimda, Ketua dan Anggota DPRD, Para Calon Wali Kota periode 2021-2026, Pj. Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD se-Kota Metro, Para Pimpinan Instansi dan Perbankan Kota Metro. 

Pada acara tersebut Arinal Djunaidi mengucapkan selamat dan terima kasih atas diundangnya Pemerintah Provinsi Lampung dalam peresmian Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro.

JALURNEWS.COM, Jakarta –  PDI Perjuangan  menghormati proses hukum atas kasus korupsi yang menimpa Juliari Batubara terkait korupsi dana bansos covid-19

“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima mimbarpublik.com, Minggu (6/12/2029).

Hasto menerangkan bahwa partai selalu mengingatkan bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling utama. PDIP, kata Hasto melarang kadernya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi

JALURNEWS.COM, Jakarta, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek).

Dalam kasus ini, Julari diduga menerima uang Rp 17 miliar yang berasal dari fee rekanan proyek bansos. Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, Juliari menerima Rp 8,2 miliar.

Sementara untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar.

JALURNEWS.COM, Jakarta, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Juliari ditangkap tim penyidik KPK, Minggu dinihari (6/12/20) setelah sebelumnya sempat melarikan diri. Ia duga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk penanganan covid-19.

Hal itu diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta.

“Diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB [Juliari Peter Batubara],” ungkap Ketua KPK, Firli Bahuri dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.