JALURNEWS.COM, Tanjungpinang – Aksi orasi damai ratusan petani Bintan di Kantor DPRD Kepri meminta DPRD membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki mafia pembebasan lahan hutan lindung di Bintan direspon positif Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Boby Jayanto.
Meski tidak bisa menemui para petani secara langsung dikarenakan sedang mengikuti rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri di Batam, namun Boby melalui sambungan telfon tampak menyambut baik kedatangan para petani Bintan tersebut.
“Saya Ketua Komisi I DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang meminta maaf karena kebetulan saya sedang Dinas Luar (DL). Saya tidak tahu bahwa para patani mau datang hari ini menyampaikan aspirasi, namun meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para petani yang hadir,” ucapnya, Rabu (03/11).
Oleh karenanya, Boby pada kesempatan itu meminta tuntutan atau aspirasi para petani itu dititipkan kepada Sekretariat DPRD Kepri dalam hal ini Kepala Bagian Umum dan Humas Protokol Setwan DPRD Kepri, Isnaini Bayu Wibowo yang hadir mewakili anggota DPRD Kepri saat itu.
“Demikian aspirasi mohon dititipkan kepada Sekretariat Dewan agar nantinya setelah pulang dapat kami baca dan pelajari untuk diteruskan ke pimpinan DPRD agar pimpinan dapat mengambil sikap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para petani. Kami anggota DPRD sifatnya kolektif karena tidak bisa memutuskan, namun meski begitu yang namanya aspirasi masyarakat tetap akan saya sampaikan,” terang Boby.
Mendengar hal tersebut, pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) yang saat itu mendampingi petani mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan DPRD/Cq Komisi I DPRD Kepri yang telah menerima kehadiran para petani dengan baik meskipun hanya melalui sambungan telfon.
“Selanjutnya kami FKMTI selaku pendamping petani akan menunggu langkah yang akan dilakukan DPRD Kepri untuk menindaklanjuti 6 tuntutan para petani dan penggiat anti korupsi,” ucap Muhammad Syukur Koordinator pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI).
Untuk diketahui, pada aksi orasi tersebut terdapat 6 tuntutan para petani Bintan untuk anggota DPRD Kepri. Diantaranya :
1. Meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.
2. Meminta DPRD Kepri mendukung penuh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang Mendesak Sofyan Jalil mundur dari jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN lantaran dinilai selama 7 tahun menjabat tidak mampu menyelesaikan urusan pengambilan tanah terlantar perushaan kepada negara.
3. Meminta DPRD Kepri menyatakan sikap mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil karena diduga beliau merupakan bagian dari mafia tanah.
4. Meminta DPRD Kepri menyatakan sikap mendesak Presiden Joko Widodo agar mencopot Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil karena dianggap membangkang perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.
5. Meminta DPRD kepri BPKH XII dan DLH Kepri mencabut patok dan plang kleam penguasaan oleh PT. BMW diatas hutan lindung milik negara yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk bertani khususnya di wilayah Lome, Desa Toapaya Utara dan Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan.
6. Meminta DPRD kepri mendesak Kementrian ATR/BPN agar mencopot Kepala Kanwil BPN Kepri dan Kepala BPN Bintan karena diduga mereka merupakan bagian dari mafia tanah yang dengan sengaja tidak menjalankan fungsi pengawasannya sebagai pihak yang berwenang untuk pencabutan izin HGU/HGB Perusahaan yang menelantarkan tanahnya Kepada negara.
