JALURNEWS.COM, BENGKALIS – Puluhan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkalis melakukan unjuk rasa didepan Kantor Bupati dan kantor DPRD kabupaten Bengkalis Riau terkait naiknya bahan bakar (BBM), Kamis 8 September 2022, Pukul 14.30 WIB.
Mahasiswa tersebut menolak kenaikan BBM oleh pemerintah pusat, untuk itu mahasiswa Bengkalis itu meminta kepada pemerintah kabupaten Bengkalis agar bisa menolak kenaikan tersebut dikarenakan masyarakat Bengkalis banyak yang tidak setuju atas kenaikan BBM tersebut.
Aksi demo tersebut dikawal ketat oleh aparat penegak hukum terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP Bengkalis.
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Korlap mahasiswa itu,
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis (BUPATI dan DPRD) Untuk Menolak Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
- Menuntut pemerintah Kabupaten Bengkalis (BUPATI dan DPRD) Menjamin Ketersediaan BBM Secara Berkelanjutan.
- Menuntut Pemerintah Kabupaten Bengkalis Menjamin Pendistribusian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis Untuk Memberantas Mafia Migas.
- Mendesak pemerintah kabupaten Bengkalis untuk menstabilkan harga jual karet yang terjadi penurunan harga.
- Mendesak pemerintah kabupaten Bengkalis untuk menindaklanjuti terjadinya kelangkaan gas LPG 3kg di kabupaten Bengkalis.
Selain itu Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santosa menyampaikan sangat mengapresiasi orasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan mahasiswi, krisis ini sudah yang melanda negara kita dan pemerintah sangat perihatin dengan keadaan saat ini.
“Saya mengakui dan menyadari bahkan seluruh Indonesia saat ini dilanda krisis di akibatkan kenaikan BBM, tetapi semua itu atas kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat,”ungkap Wabup.
Dikatakan Bagus lagi, yang disampaikan oleh adik-adik HMI kita mengetahui yang namanya BBM bahan bakar minyak ada beberapa yang bersubsidi, seperti solar dan pertalite yang di atur oleh pemerintah untuk masyarakat atas menengah dan bawah.
Oleh karena itu pemerintah membawa beberapa skema setiap hari yang membutuhkan solarnya itu rata-rata 71.000 liter pertalite juga sekitar 75 liter dan sekarang realisasinya hampir 76%. Ini lah fungsi pemerintah daerah untuk mengawal bersama Kapolres dan jangan sampai penyelewengan yang sudah diberikan subsidi itu digunakan orang-orang yang mengeruk keuntungan.
“Atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mengawal bagaimana subsidi ini berjalan dengan baik tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab,” Ajak Bagus.
“Kami sudah siap bagaimana nanti penggunaan solar subsidi untuk nelayan untuk petani untuk rakyat jangan sampai diselewengkan untuk perusahaan besar,”tuturnya lagi.(dil)
