MIMBARPUBLIK.COM, Ottawa – Pemerintah Liberal Kanada pada Rabu (23/6/2021) mengumumkan rencana untuk menjadikan ujaran kebencian online sebagai kejahatan, meskipun undang-undang yang diusulkan mengecualikan platform media sosial untuk saat ini.

Amendemen yang diusulkan untuk undang-undang pidana dan hak asasi manusia Kanada, yang telah berjalan selama berbulan-bulan, muncul hanya beberapa minggu setelah serangan yang menewaskan empat anggota keluarga Muslim.

Seorang pria berusia 20 tahun menghadapi tuduhan pembunuhan dan terorisme setelah dia menabrak keluarga dengan truknya di kota barat daya Ontario London pada 6 Juni, sebuah kejahatan yang menurut polisi didasari oleh kebencian.

“Tindakan yang kami ambil hari ini akan membantu melindungi mereka yang rentan, memberdayakan mereka yang menjadi korban dan meminta pertanggungjawaban individu atas kebencian yang mereka sebarkan secara daring,” kata Menteri Kehakiman David Lametti dalam sebuah pernyataan.

Amendemen yang diusulkan akan memudahkan orang untuk mengajukan keluhan terhadap individu yang memublikasikan di Internet – termasuk di media sosial, di laman pribadi, dan di unggahan blog – serta operator laman.

Seseorang dapat didenda hingga C$20.000 (Rp234,5 juta) jika dinyatakan bersalah atas ujaran kebencian yang secara pribadi mengidentifikasi seorang korban.

Namun, operator platform media sosial dikecualikan untuk saat ini. Ottawa mengatakan, pihaknya akan segera meminta masukan publik terkait usulan agar operator-operator tersebut lebih akuntabel.

Ini akan mencakup aturan tentang bagaimana platform “mengatasi materi berbahaya seperti ujaran kebencian, konten teroris (dan) konten yang menghasut kekerasan”. Pejabat pemerintah mengatakan proses konsultasi akan berlangsung selama beberapa bulan musim panas.

Peluang amendemen untuk segera disetujui sangat tipis, mengingat Rabu adalah hari terakhir sesi parlemen saat ini dan Perdana Menteri Justin Trudeau akan memulai kesibukan pemilihan dalam beberapa bulan ke depan.

Sumber: Reuters

JALURNEWS.COM, BENGKALIS – Pemerintahan Desa Kelemantan Barat melaksanakan ajang tahunan Musabaqoh Tilawatil Qur’an tingkat…

JALURNEWS.COM, Jakarta – Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo tengah berupaya mengamankan 500 perawat untuk membantu memberikan perawatan medis selama pesta olahraga empat tahunan itu berlangsung pada 23 Juli-8 Agustus, kantor berita Kyodo melaporkan, Senin 26/4/2021.

Rencana tersebut menjadi tantangan besar bagi panitia penyelenggara mengingat sistem medis di Jepang telah menghadapi tekanan akibat lonjakan kasus COVID-19.

Meski demikian, permintaan tersebut sudah diajukan kepada Asosiasi Perawat Jepang. CEO Olimpiade 2020 Tokyo Toshiro Muto mengatakan bahwa rencana menyiapkan 500 perawat itu muncul dengan asumsi awal tidak akan berdampak negatif terhadap sistem medis lokal.

JALURNEWS.COM, Tulang Bawang-Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, beserta seluruh jajarannya bekerjasama dengan instansi terkait…

JALURNEWS.COM Lingga – Kepergian tokoh agama H. Ridwan Mahadun, Kamis (26/9/2024) menjadi pukulan besar…

JALURNEWS.COM, Batam – Kapolda Kepri Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman, menghadiri kegiatan Penyerahan Sertifikat…

JALURNEWS .COM, Lingga – Sejumlah pelanggan WiFi di Kabupaten Lingga mengeluhkan buruknya kualitas jaringan…

JALURNEWS.COM, Karo – Unit Reskrim Polsek Barus Jahe menindaklanjuti sehubungan adanya informasi adanya ditemukan…

JALURNEWS.COM, BATAM – Menjelang turnamen futsal bertajuk “Istana Sport Cup Futsal Tournament Piala Kepala…

JALURNEWS.COM, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW…

JALURNEWS.COM, Batam – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemantauan orang asing di Kota Batam ditolak oleh…

JALURNEWS.COM, Jakarta – Polres Metro Jakarta Pusat mengancam terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan terhadap salah satu pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MSA dengan pasal berlapis.

Waka Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto di Jakarta, Kamis, 2/9/2021 mengatakan jika terduga pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual dan perundungan seperti yang dilaporkan MSA, mereka diancam pasal berlapis dugaan pidana Pasal 289 dan 281 KUHP jo 335.

“Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor saudara MSA dengan dugaan pidana pasal 289 dan 281 KUHP juncto 335, yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan,” kata Setyo.

JALURNEWS.COM, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri kegiatan bakti sosial bersama…

JALURNEWS.COM, Mesuji Lampung – Berdasarkan hasil Sidak minyak goreng di Pasar Ritel beberapa waktu…

JALURNEWS.COM, BATAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid menghadiri pelantikan Pengurus Dewan…