JALURNEWS.COM, JAKARTA -Demi membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Papua dan Papua Barat, perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut seperti dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate.
“Ini diperlukan agar kecepatan pembangunan infrastruktur berlangsung dengan lancar, sehingga perlu didiskusikan karena Kominfo akan meletakkan titik-titik infrastruktur seperti pembangunan tower-tower, peletakan VSAT dan power supply guna menghasilkan coverage sinyal agar bisa memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat Papua dan Papua Barat,” ungkap Menkominfo, Johnny G. Plate, saat kunjungan kerja ke Papua, dikutip dari keterangan pers, Jumat, dikutip dari Antara.
Kerja sama dengan pemerintah daerah dibutuhkan karena pembangunan infrastruktur TIK berkaitan dengan rencana tata provinsi, kota dan kabupaten hingga tingkat kecamata, desa maupun kelurahan di Papua dan Papua Barat.
“Bukan cuma udara maupun di bawah laut saja, melainkan harus dibangun di darat juga. Oleh karena itu, penggelaran fiber optic, microwave link maupun ground segment untuk satelit dan akses-akses internet tidak bisa dibangun dalam khayalan kita. Karenanya, kami berharap bahwa pemerintah daerah dapat mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur TIK,” kata Johnny.
Pembangunan infrastruktur di wilayah jangkauan sinyal akan memberikan optimalisasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan tata ruang wilayahnya terkoordinasi dengan baik.
Direktur Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif, dalam keterangan yang sama mengatakan telah membangun menara base transceiver station (BTS) 4G di 213 lokasi di Papua selama 2015 hingga 2020.
BAKTI akan membangun lagi 4.380 menara BTS 4G di Papua hingga 2022. Sementara di Papua Barat, kini ada BTS 4G BAKTI di 244 titik pada 2015 hingga 2020. BAKTI akan menambah 824 lagi sampai 2022.
Tidak hanya menara BTS 4G, BAKTI juga menyediakan layanan akses WiFi internet di titik pelayanan publik seperti sekolah, Puskesmas dan kantor pemerintahan.
Di Papua, BAKTI sudah menyediakan WiFi gratis untuk lebih dari 1.200 titik layanan publik, sementara di Papua Barat lebih dari 1.882 titik.
