JALURNEWS.COM, BATAM – Tumpahan oli kotor yang mencemari laut Batam, Kepulauan Riau di perairan Tanjunguncang pada 30 November 2022 lalu menjadi atensi semua pihak.
Masyarakat nelayan beramai-ramai mendatangi lokasi perusahaan PT Paxocean (Eks PT Pan united) dan mengadukan kejadian tersebut ke Komisi III DPRD Kota Batam.
DPRD Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 2 Desember 2022 yang lalu, dan memanggil pihak perusahaan PT Paxocean, masyarakat sekitar dan instansi terkait.
Dugaan masyarakat terhadap PT Paxocean belum bisa dibuktikan. Sedangkan PT Paxocean melalui Kuasa Hukumnya, Imanuel Sinaga menyatakan, bahwa pihaknya merupakan korban terkait limbah tersebut. “Kami juga korban dalam hal ini,” jelasnya dalam forum itu.
Dalam RDP pertama pihak Bakamla yang turut diundang berjanji akan membeberkan bukti-bukti yang dimiliki, seperti data satelit untuk membantu mengusut asal sumber tumpah limbah tersebut.
RDP kedua bergulir pada tanggal 14 Desember 2022, dalam rapat tersebut pihak perusahaan PT Paxocean dan perwakilan Bakamla tidak bisa hadir.
“Kita sudah mengundang para pihak terkait, tapi perwakilan perusahaan tidak hadir dan tidak ada kabar atau penjelasan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono.
Sedangkan, kata Djoko, perwakilan Bakamla tidak dapat hadir karena ada kegiatan di Malaysia.
Saat tim media mengkonfirmasi Budi Elya dari Bakamla Batam mengatakan, bahwa pihaknya tidak dapat hadir dalam RDP karena ada acara di Malaysia.
“Iya bang, kita tidak dapat hadir (dalam RDP) karena ada kegiatan di Fort Gelang Malaysia,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, terkait data satelit dan bukti-bukti, Bakamla telah menyerahkan ke Sunardi, penyidik KLHK.
“Kami sudah serahkan ke pak Sunardi KLHK,” ungkapnya melalui pesan singkat.
Sementara itu, Mayor Ican dari Bakamla zona maritim barat ketika dimintai keterangannya terkait bukti-bukti yang dijanjikan saat RDP pertama, siap membeberkan bukti-bukti yang dimiliki pihaknya.
“Data satelit yang kita miliki dan citra satelit dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), serta sampel yang kita miliki sudah diminta dan diserahkan ke pihak KLHK, karena pihak KLHK yang lebih berwenang,” sebutnya.
Ican menambahkan, sebagai perwakilan Bakamla Zona Maritim Barat akan terus mengawal kasus ini agar bisa terungkap dan ada efek jera bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Contohnya, pada 14 Desember 2022, kita meeting zoom dan membahas oil spill yang mencemari laut Kepri bersama Marves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi),” terang Ican.
Penyidik KLHK, Sunardi ketika dikonfirmasi membenarkan, bahwa pihaknya telah menerima data satelit dari Bakamla Batam.
“KLHK sedang mendalami,” jawabnya singkat. (Par)
