JALUR nasional

  • NASIONAL

    Arsul Sani: Revisi UU KPK tak Membuat Taji Lembaga Antirasuah Lemah

    Editor: Ara Cantika
    Editor: Ara Cantika

    JALURNEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi beruntun membuktikan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuat lembaga antirasuah itu melemah.

    “OTT terjadi beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi UU KPK tidak membuat KPK lemah. Ini sekali lagi membuktikan mereka yang selalu berteriak-teriak di ruang publik bahwa dengan revisi UU KPK itu melumpuhkan atau membunuh KPK tidak benar,” kata Arsul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu 6/12/2020.

    Banyaknya OTT atau tidaknya bukan dipengaruhi oleh Undang-Undang, tapi oleh sikap dan arah pemberantasan korupsi dari pimpinan KPK dan jajaran-nya.

  • METROLAMPUNGNASIONAL

    Gubernur Arinal Djunaidi Resmikan Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai

    Editor: Ara Cantika
    Editor: Ara Cantika

    MIMBARPUBLIK.COM, Kota Metro – Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai (GSABSW) Kota Metro secara resmi disahkan oleh Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi pada Sabtu, 05/12/2020.

    Peresmian ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Metro, Forkopimda, Ketua dan Anggota DPRD, Para Calon Wali Kota periode 2021-2026, Pj. Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD se-Kota Metro, Para Pimpinan Instansi dan Perbankan Kota Metro. 

    Pada acara tersebut Arinal Djunaidi mengucapkan selamat dan terima kasih atas diundangnya Pemerintah Provinsi Lampung dalam peresmian Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro.

  • NASIONAL

    Hasto: PDI Perjuangan Hormati Proses Hukum Terkait Kasus Korupsi Juliari Batubara

    Editor: Ara Cantika
    Editor: Ara Cantika

    JALURNEWS.COM, Jakarta –  PDI Perjuangan  menghormati proses hukum atas kasus korupsi yang menimpa Juliari Batubara terkait korupsi dana bansos covid-19

    “Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima mimbarpublik.com, Minggu (6/12/2029).

    Hasto menerangkan bahwa partai selalu mengingatkan bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling utama. PDIP, kata Hasto melarang kadernya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi

  • NASIONAL

    Mensos Ari Batu Bara Masih Minta Fee Bansos Rp 17 M, Padahal Punya Kekayaan Rp 48 M

    Editor: Ara Cantika
    Editor: Ara Cantika

    JALURNEWS.COM, Jakarta, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek).

    Dalam kasus ini, Julari diduga menerima uang Rp 17 miliar yang berasal dari fee rekanan proyek bansos. Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, Juliari menerima Rp 8,2 miliar.

    Sementara untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar.

  • NASIONAL

    Diduga Korupsi Dana Bansos Rp17 Miliar, Mensos Juliari Batu Bara Ditangkap KPK

    Editor: Ara Cantika
    Editor: Ara Cantika

    JALURNEWS.COM, Jakarta, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Juliari ditangkap tim penyidik KPK, Minggu dinihari (6/12/20) setelah sebelumnya sempat melarikan diri. Ia duga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk penanganan covid-19.

    Hal itu diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta.

    “Diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB [Juliari Peter Batubara],” ungkap Ketua KPK, Firli Bahuri dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

  • JAKARTANASIONAL

    Di Pilkada Kaltim, Waka DPD RI Serukan agar Masyarakat Tak Khawatir Covid-19

    Editor: admin
    Editor: admin

    JALURNEWS.COM, Jakarta – Bagi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tak perlu lagi khawatir dengan Covid-19.

    Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan sarana protokol keehatan. Demikian sebut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin dalam siaran pers Bagian Pemberitaan Setjen DPD RI, Jumat (4/12/20).

    “Persiapan Pilkada di Kaltim saat ini sudah mencapai 95 persen. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pilkada ini khususnya di sembilan kabupaten/kota yang ada di Kaltim agar pemilihan bisa berjalan dengan lancar,” paparnya.

JALUR LAINNYA