JALUR NEWS, Anambas – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas mengambil langkah tegas untuk menyikapi krisis keuangan. Langkah ini berfokus pada upaya menekan defisit APBD Anambas yang kini menyentuh angka 110 miliar rupiah. Kepala BPKPD Anambas Syarif Ahmad menyampaikan kondisi tersebut secara langsung kepada awak media yang hadir. Pemaparan ini berlangsung dalam forum diskusi bersama insan media pada Jumat malam. Kegiatan tersebut berlokasi di Caffe Siantanur dan dihadiri oleh lebih dari dua puluh jurnalis anambas.
Syarif menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah saat ini sangat minim. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak mampu menutupi total rencana pengeluaran tahun ini. Akibatnya, roda pemerintahan berjalan dengan beban keuangan yang cukup berat. Pihaknya kini terus memutar otak agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Masyarakat dapat menelusuri seputar kebijakan anggaran daerah untuk memahami situasi ini lebih dalam. BPKPD harus menyusun ulang strategi keuangan menjelang penetapan perubahan anggaran mendatang.
Efisiensi Anggaran Daerah Sebagai Solusi Utama
Pemerintah daerah saat ini berfokus pada penyisiran ulang rencana kerja setiap instansi. Tujuannya adalah memangkas sejumlah program yang kurang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. BPKPD menargetkan pengurangan nilai kerugian agar berada di bawah angka proyeksi awal.
“Sekarang ini dalam prosesnya kita coba lakukan efisiensi untuk menekan nilai defisit itu supaya tidak jadi 110 miliar,” tegas Syarif. Ia menambahkan bahwa seluruh cost belanja kontraproduktif akan segera dikurangi. Dokumen anggaran perubahan nantinya akan mencerminkan hasil rasionalisasi ini secara transparan.
Penurunan kapasitas fiskal ini berakar pada merosotnya penerimaan Dana Bagi Hasil dari sektor minyak dan gas bumi. Pusat memutuskan untuk menunda transfer dana tersebut ke daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat sedang memprioritaskan pembiayaan berbagai program nasional. Program tersebut meliputi Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis beserta dapur umumnya, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Dampaknya, jatah dana bagi hasil Anambas anjlok drastis menjadi hanya 59 miliar rupiah. Padahal, daerah ini sebelumnya rutin menerima kucuran dana hingga menembus seratus miliar rupiah per tahun.
Selain masalah pemotongan, Syarif juga mengedukasi peserta mengenai aturan main penyaluran dana migas tersebut. Status Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah penghasil bersifat khusus sesuai amanat undang-undang. Letak sumur migas yang melewati batas 12 mil laut membuat daerah ini memiliki hak terbatas. Kucuran dana segar hanya mengalir dari aktivitas operasional perusahaan Medco dan Star Energy. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selalu menghitung total ekspor sebelum menyerahkan datanya kepada Kementerian Keuangan. Hasil perhitungan tersebut kemudian menjadi dasar penyaluran dana ke kas daerah.
Situasi defisit APBD Anambas ini menuntut pola komunikasi publik yang sangat baik. Oleh karena itu, BPKPD menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengedukasi masyarakat luas. Sekretaris Diskominfo Anambas Seljuli Hamurillah turut hadir dalam forum tersebut. Kehadiran beliau bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga transparansi informasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi keuangan. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu meredam spekulasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
