TAREMPA, JALURNEWS – Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tarempa Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, diramaikan oleh kehadiran figur muda. Widya Sari, srikandi berusia 25 tahun ini memberanikan diri maju bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 untuk merebut kursi legislatif tingkat desa.
Lahir di Tanjungpinang dan menamatkan pendidikan di SMK Binawarga 1 Bogor, Widya tampil membawa perspektif segar. Di usianya yang terbilang muda, anak ketiga dari tujuh bersaudara ini mengaku kegelisahan utamanya berakar dari persoalan akar rumput yang kerap luput dari perhatian, salah satunya terkait distribusi Bantuan Sosial (Bansos).
“Kalau saya lihat untuk Desa Tarempa Selatan itu infrastruktur jalannya sudah lumayan baik. Kegelisahan saya justru muncul saat ikut kegiatan masyarakat, banyak yang berkeluh kesah tentang bansos. Ada masyarakat kurang mampu tapi tidak kebagian. Penginnya kelompok ini lebih diperhatikan lagi,” ujar Widya saat diwawancarai.
Dobrak Stigma Perempuan di Desa
Maju sebagai calon perempuan tunggal di Dapil 1, Widya menepis stigma bahwa peran perempuan di desa hanya sebatas urusan PKK atau Posyandu. Ia menegaskan kesiapannya mengambil ruang di kursi legislasi dan pengawasan BPD.
Agar pengawasan lebih maksimal, Widya telah merancang strategi sinergi lintas wilayah. “Di BPD ini kan ada perwakilan perempuan yang dipilih dari desa keseluruhan, entah itu di Batu Tambun atau Rintis. Nanti lebih baik kalau kita bekerja sama. Kalau sendiri-sendiri kurang kondusif, tapi kalau dibarengi, bekerjanya bisa maksimal untuk memastikan keluhan warga didengar dan ditekankan dalam keputusan desa,” tegasnya.
Kejujuran di Tengah Budaya Jargon Politik
Satu hal yang menarik dari sosok Widya adalah kejujurannya memetakan kapasitas diri. Ketika dicecar mengenai urgensi pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang mendesak di Tarempa Selatan, ia menolak memberikan janji atau jargon politik kosong. Dengan transparan, ia mengakui masih membutuhkan waktu untuk menelaah ritme birokrasi desanya.
“Karena saya belum lama menetap di Tarempa Selatan, saya belum melihat secara keseluruhan apa yang mendesak. Kalau saya ditanya sekarang, saya tidak bisa asal bicara karena banyak program seperti BUMDes yang belum saya telaah semua. Harus didalami dulu apa yang harus dibenahi, baru bisa menentukan peraturannya,” paparnya jujur.
Meski demikian, Widya menaruh perhatian serius pada fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Ke depan, ia menargetkan efektivitas BUMDes dan kesesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat sebagai tolok ukur utama evaluasi APBDes Tarempa Selatan.
“Kita bakal lihat ke depannya, program kepala desa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Kita lihat BUMDes berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Tolok ukurnya ada di perbandingan antara kebutuhan warga dengan realisasi program desa,” pungkasnya.
